Menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menyelenggarakan Pekan Olahraga ASN tahun 2024. Acara ini secara resmi dibuka oleh Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, di halaman kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (8/8/2024).

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Jawa Timur mengatakan Pekan Olahraga ASN Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan imun agar tubuh bisa bebas beraktifitas. "Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, sehat fisiknya dan sehat pikirannya,"ujarnya.

Adhy Karyono menambahkan, bahwa target utama dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan kebersamaan dan keguyuban antar pegawai, serta memberikan dampak kebahagiaan bagi semua peserta. "Dan kita ingin mereka merasakan bahagia di Hari Kemerdekaan ini. Jadi nantinya adalah spirit, motivasi. Yang sudah bagus, kinerja akan lebih bagus lagi," tegasnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ali Kuncoro, menambahkan bahwa para peserta akan memperebutkan total hadiah puluhan juta rupiah dari empat cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan. "Plus, nanti akan kita serahkan pada saat peringatan HUT di gedung negara Grahadi. Jadi nanti yang terbaik, akan diberikan langsung selesai upacara," terangnya.

Ali Kuncoro, yang akrab disapa Alikun, juga menyebutkan bahwa para peserta terbaik dari Pekan Olahraga ASN ini akan diproyeksikan untuk mengikuti even yang lebih tinggi, seperti Pekan Olahraga Nasional Korpri (Pornas Korpri). "Jadi nanti yang terbaik dari pertandingan ini, akan kita potret untuk kita ikutkan nanti pada saat Pornas Korpri," ucapnya.

Dikatakannya, dengan adanya Pekan Olahraga ASN 2024 ini, diharapkan semangat kemerdekaan dan kebersamaan semakin kuat, serta menjadi motivasi bagi para ASN untuk meningkatkan kinerja mereka di masa mendatang. Pekan Olahraga ASN ini diikuti oleh peserta dari 60 PD, empat Pokja (Pokja Grahadi, Pokja DPRD, Pokja Olahraga, dan Pokja Pendidikan), BUMD serta 60 official. Total ada 1.567 atlet dan official yang berpartisipasi. Adapun cabor yang dipertandingkan terdiri dari satu olahraga prestasi yaitu Voli, serta tiga olahraga tradisional, yaitu Tarik Tambang, Sumpitan, dan Hadang.

Kegiatan ini digelar di dua tempat. Pertandingan Voli dilaksanakan mulai 8-10 Agustus di halaman kantor Gubernuran, sedangkan olahraga tradisional dimulai 13-15 Agustus di lapangan Bogowonto. (mad/hjr)

Negara Indonesia memiliki linimasa perjalanan perpindahan ibu kota dari waktu ke waktu. Perjalanan perpindahan tersebut, memiliki alasan masing-masing demi keberlangsungan negara Indonesia pada masanya. 

Berdasarkan Indonesia Baik Kementerian Kominfo RI, perjalanan awal ibu kota secara de facto karena proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jakarta. Maka, Jakarta menjadi ibu kota Indonesia sejak 17 Agustus 1945.

Selanjutnya, pada 4 Januari 1946, ibu kota Indonesia Jakarta dipindah ke Yogyakarta. Perpindahan tersebut, disebabkan Kota Jakarta diduduki Pemerintahan Sipil Hindia Belanda, sehingga Ibu Kota berpindah ke Yogyakarta pada tengah malam. 

Proses perpindahan ibu kota yang semula di Jakarta menjadi Yogyakarta itu, dimulai pada 29 September 1945, tentara Belanda alias NICA bahkan sudah memasuki Jakarta. Di sisi lain, masih ada sisa-sisa tentara Jepang yang belum ditarik. Sukarno, Mohammad Hatta, dan sejumlah petinggi pemerintahan RI lainnya mencoba bertahan sebisa mungkin di ibu kota.

Situasi yang terjadi di Jakarta sudah semakin tak kondusif, menyaksikan hal tersebut Soekarno segera menggelar rapat terbatas pada 1 Januari 1946 di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta.

Dari hasil rapat tersebut, pemerintah Indonesia sepakat untuk mengendalikan jalannya pemerintahan dari lingkup daerah. Kemudian pada 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono IX saat itu menyarankan agar Ibukota RI dipindahkan sementara ke Yogyakarta.

Rencana pun disusun dengan cermat mengingat Jakarta sangat rawan. Malam hari tanggal 3 Januari 1946, di jalur kereta api yang terletak di belakang kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, tiba sebuah gerbong dengan ditarik lokomotif secara perlahan. Lampu kereta itu dimatikan agar tidak memantik curiga.

Dimulailah perjalanan proses perpindahan ibu kota itu pada 4 Januari 1946 dini hari, rombongan gerbong rahasia itu tiba di Yogyakarta dengan selamat. Untuk sementara, kendali keamanan di Jakarta diserahkan kepada Letnan Kolonel Daan Jahja yang juga Gubernur Militer Kota Jakarta. Di Stasiun Tugu menjelang subuh, sudah hadir Sultan HB IX, Paku Alam VIII, dan Jenderal Soedirman, untuk menyambut kedatangan Sukarno dan kawan-kawan.

Dan, sejak saat itu, ibu kota RI untuk sementara berada di Yogyakarta. Seluruh biaya operasional pemerintahan dan para pejabat RI selama berada di Yogyakarta ditanggung oleh Kraton Yogyakarta juga dibantu oleh Kadipaten Pakualaman, lantaran kondisi keuangan negara kala itu sedang sangat buruk, bahkan kosong.

Setelah ibukota resmi pindah ke Yogyakarta, pusat pemerintahan untuk sementara dikendalikan dari Gedung Agung Yogyakarta yang berperan menjadi istana kepresidenan. 

Perpindahan ibu kota, juga terjadi pada 19 Desember 1948. Pemindahan ibu kota dilakukan ke Bukittinggi. Alasan pemindahan, karena terjadi agresi militer Belanda II di Yogyakarta, presiden dan beberapa pejabat negara ditangkap dan diasingkan. 

Menteri Syafruddin Prawiranegara yang saat itu sedang berada di Bukittinggi diamanahi presiden untuk menjadi ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pemerintahan darurat diperlukan untuk memperlihatkan kepada negara lain bahwa pemerintah Indonesia masih berdaulat.

Ibu kota Indonesia kembali dipindahkan ke Yogyakarta pada 7 Desember 1949. Pada saat itu, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda ketika Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Dalam konferensi tersebut, terbentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Yogyakarta kembali menjadi Ibu Kota.

Lalu, ibu kota kembali dipindahkan ke Jakarta pada 17 Agustus 1950. RIS dibubarkan berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), secara de facto Ibu Kota Indonesia kembali ke Jakarta.

Saat ini, negara Indonesia akan memindahkan ibu kotanya kembali dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Rencana pemindahan ini dilakukan secara bertahap mulai tahun 2024. Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur digagas menjadi Ibu Kota Negara berdasarkan UU 3/2022. Pemindahan rencananya dilakukan bertahap sejak tahun 2024 hingga 2045. 

Nama 'Nusantara' dipilih karena telah dikenal dan menjadi hal yang ikonik di mata internasional. Nusantara adalah konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia yang memiliki banyak pulau dan disatukan oleh lautan. (vin/hjr)

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke di wilayah Panajam Paser Utara, Pulau Kalimantan bagian Timur menimbulkan pertanyaan akan keberhasilannya. Agar keberhasilan pemindahan ibu kota tersebut terjamin, Indonesia dirasa perlu berkaca dengan lima negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kotanya. Lima negara ini ialah, Brasil, Australia, Nigeria, Pakistan dan Kazhakstan. 

Berdasarkan buku Saku Pemindahan IKN, yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Brasil memindahkan ibu kota negara dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1960. Dengan konsep arsitektur yang modern, kota ini berhasil masuk dalam situs warisan dunia oleh UNESCO pada 1987.

Lokasi ibu kota Brasil yang baru, yakni Kota Brasilia berada di tengah negara, sejauh 93 kilometer dari Rio De Janeiro, Ibu Kota Negara sebelumnya. Periode pembangunan dimulai sejak tahun 1957. 

Alasan dan motivasi pemindahan Ibu Kota negara Brasil ialah, memperbarui kebanggaan nasional dengan membangun ibu kota modern abad 21, mengintegrasikan dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan politik di tengah wilayah negara, membangun interkonektivitas antar wilayah dan memindahkan pusat gravitasi, ekonomi dan politik dari wilayah pesisir ke tengah wilayah Brasilia, Ibu kota Brazilia sebelumnya berlokasi di pantai Atlantik, sebagai konsentrasi ekonomi berorientasi ekspor, dengan simbol dominasi kolonial Portugis.

Konsep perencanaan Ibu Kota Brasilia, dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan budaya Brazil, dan ditegaskan dengan elemen khas Brazilia dalam gaya arsitektur kota, master Plan kota Brasilia berbentuk pesawat terbang, melambangkan representasi Brasilia sebagai 'the capital of the airplane', tempat pertama dibangunnya akses Jet, berbeda dengan Ibu Kota terdahulu yang lebih menekankan akses kapal laut.

Lebih dari 50% wilayah Brasilia merupakan ruang terbuka hijau meliputi Park, Green, Spaces, Zoo, Botanical Garden, dan Sport Complex. Perkembangan saat ini, di ibu kota baru Brasilia jumlah penduduknya 4.5 Juta jiwa (2019) dibandingkan pada saat pertama pemindahan sekitar 136 ribu jiwa (1960). 

Negara kedua yang berhasil memindahkan ibu kotanya adalah, Australia. Melbourne pernah menjadi ibu kota Australia sebelum berpindah ke Canberra tahun 1927. Pemindahan ini mengutamakan keserasian lanskap, topografi, dan keindahan (beautiful new city) dalam memilih lokasi.

Kota Canberra berjarak 472 km dari Melbourne, Ibu Kota Negara sebelumnya. Periode pembangunan 1920 – 1989, parlemen pindah ke Canberra tahun 1927. 

Canberra ditetapkan sebagai Ibu Kota baru, mengakhiri debat panjang memilih Melbourne atau Sydney, sebagai ibu kota Australia. Pemindahan Ibu Kota ke Canberra untuk penguatan identitas bangsa, dan adanya isu politik di Ibu Kota sebelumnya.

Konsep perencanaan dan desain ibu kota baru diperoleh dari proses kompetisi internasional tahun 1911, gedung pemerintahan terletak di sekitar danau buatan, kawasan pemukiman memiliki area terbuka yang luas (1.716 km2), pembangunan Australian National University sebagai magnet untuk mendorong terciptanya pengembangan ekonomi

Sistem pengelolaan pembentukan National Capital Development Commission (NCDP) untuk mengelola perencanaan, pengembangan, dan konstruksi, mempercepat proses pembangunan dengan berpedoman pada “Y Plan”. Tahun 1989 dibentuk Australian Capital Territory (ACT) merupakan lembaga pusat yang mengelola Kota Canberra.

Perkembangan saat ini, di Kota Canberra jumlah penduduk 426.700 jiwa (2019) dibandingkan saat awal pemindahan sekitar 5.915 jiwa (1927). 

Contoh lain dari pemindahan ibu kota yang berjalan lancar adalah Nigeria, dari Lagos ke Abuja pada 1991. Abuja dipilih karena berada di pusat, memiliki akses yang lebih mudah, iklim yang menyegarkan, kepadatan populasi rendah, dan kesediaan tanah yang dapat digunakan untuk ekspansi.

Negara lain ialah Pakistan, Ibu Kota Pakistan dipindahkan dari Karachi ke Islamabad pada 1961. Pakistan mencoba membangun kota dengan memadukan arsitektur tradisional Islam dengan pola yang lebih modern.

Dan contoh terkahir negara yang memindahkan Ibu Kota adalah Kazakhstan. Kazakhstan melakukan pemindahan ibu kota dari Almaty ke Astana pada 1997. Astana berganti nama menjadi Nursultan pada 2019 untuk menghormati mantan presiden Nursultan Nazarbayev.

Kazhakstan terbilang sukses memindahkan ibu kota dan membangunnya menjadi kota futuristik yang cantik dengan arsitektur lanskap bergaya campuran Rusia, Mediterania, Eropa, dan Cina. (vin/hjr)

Negara Indonesia akan memindahkan lokasi Ibu Kotanya yang berada di Daerah Ibu Kota (DKI) Jakarta wilayah Pulau Jawa bagian Barat, menjadi di wilayah Panajam Paser Utara, Pulau Kalimantan bagian Timur. Pemindahan ibu kota ini juga akan diiringi dengan perubahan nama ibu kotanya yaitu, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berdasarkan buku saku pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), nama 'Nusantara' dipilih, karena telah dikenal dan menjadi hal yang ikonik di mata internasional.

Dijelaskan, bahwa Nusantara adalah konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia yang memiliki banyak pulau dan disatukan oleh lautan. Nama ini telah melalui proses seleksi dengan 80 calon nama lainnya. Proses pembangunan IKN akan berlangsung hingga tahun 2045 mendatang. 

Berdasarkan Buku Saku Pemindahan IKN dan Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN-PUPR, adapun latar belakang dan beberapa kondisi urgensi pemindahan Ibu Kota Negara ini. 

Urgensi tersebut ialah, pertama ada sekitar 57% Penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kedua, adanya krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Ketiga, adanya krisis ketersedian air di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Keempat, kontribusi Ekonomi Pulau Jawa 59,0% terhadap PDB Nasional. 

Kelima, konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Keenam, pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi di DKI Jakarta yang berdampak pada kemacetan tinggi dan kualitas udara tidak sehat. Ketujuh, penurunan daya dukung lingkungan, ancaman bahaya banjir, gempa bumi dan tanah turun di DKI Jakarta. 

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Pulau Jawa mengalami konversi lahan terbesar diantara gugus pulau lainnya di Indonesia. Dan tren tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depannya. 

Tingginya jumlah penduduk diikuti dengan jumlah pergerakan ulang-alik penduduk yang besar. Pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi, menjadi dampak kemacetan tinggi dan kualitas udara tidak sehat. 

Pemindahan IKN ini, juga berdasarkan pidato Presiden Jokowi pada 2019. "Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh Bangsa terutama pada seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita ke pulau Kalimantan," kata Presiden Joko Widodo. 

Pilar pembangunan Indonesia 2045 meliputi, pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan, nasional dan tata kelola pemerintahan. 

Delapan prinsip Ibu Kota Negara, terdiri dari, mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, terhubung aktif dan mudah diakses, sirkuler dan tangguh, nyaman dan efisien melalui teknologi, aman dan terjangkau, rendah emisi karbon, serta ada peluang ekonomi untuk semua. 

Kriteria dipilihnya Kalimantan Timur ialah sebagai berikut, aksesbilitas lokasi tinggi dekat dengan dua kota besar (Balikpapan dan Samarinda), struktur kependudukan heterogen dan terbuka potensi konflik rendah, pertahanan dapat didukung oleh Tri Matra (darat, laut, udara), kemampuan lahan sedang untuk kontruksi lahan bangunan, lokasi aman dan minim ancaman bencana. 

Kriteria selanjutnya, lahan luas berstatus Hutan Produksi (HP) dan perkebunan, terdapat infrastruktur utama dari jalan tol, bandara dan terminal petikemas, air baku (dari tiga waduk eksisting, dua waduk yang direncanakan, empat sungai, dan empat daerah aliran sungai), serta berada di jalur ALK II (Selat Makassar). 

Pembangunan pemindahan IKN ini, juga ke depannya direncanakan sebagai ekosistem tiga kota sebagai penggerak ekonoki masa depan di Negara Indonesia. Yakni, pertama Kota Samarinda sebagai jantung pusat daerah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan, Kota Balikpapan sebagai otot simpul hilir migas dan logistik Kalimantan Timur, dan Ibu Kota Negara sebagai pusat saraf inti pemerintah dan pusat inovasi hijau. Kalimantan Timur sendiri, sebagai paru-paru pertanian hulu dan pusat wisata alam. (vin/hjr)

Program Sehat Bersama RSUD Dungus hadir di Atrium Utama Suncity Mall Madiun, Jawa Timur, pada Minggu, 4 Agustus 2024.

Pameran kesehatan RSUD Dungus itu melayani deteksi dini tumbuh kembang anak dan pemeriksaan kesehatan.
Untuk deteksi dini tumbuh kembang anak, RSUD Dungus menghadirkan Dokter Spesialis Anak, dr. Rasio Putra Hutama; Terapis Wicara, Rahma Widyastuti, A.Md. Kes.; dan Okupasi Terapis, Arifin Nur Kholis, A.Md.

Sementara untuk pemeriksaan kesehatan, RSUD Dungus menghadirkan Dokter Spesialis THT, dr. Drean Ferrys Widhiono, SP.THT.B.K.L. dan dua dokter umum yakni dr. Prila Dwi Wahyuningtyas dan dr Nabilah Ghaisani.

Ratusan orang telah memanfaatkan layanan gratis yang buka dari pukul 10.00 hingga 18.00 WIB itu.

Program Sehat Bersama RSUD Dungus merupakan salah satu komitmen RSUD Dungus untuk mewujudkan kesehatan masyarakat sesuai dengan moto RSUD Dungus yakni Senyummu Harapanku, Sembuhmu Tujuanku.

Kemerdekaan bagi suatu negara adalah gambaran kedaulatan bangsa yang sudah lepas dari belenggu penjajahan, begitu pula bagi Bangsa Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan kunci pembuka hubungan diplomasi dengan negara lain, dan tanda Indonesia adalah negara berdaulat.

Sebagai warga negara Indonesia, ada linimasa persiapan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 1945 yang perlu diketahui. 

Jika ditarik lagi ke linimasa pada tahun 1945, persiapan Proklamasi Kemerdekaan RI berawal dari 1 Maret, Jenderal Kumakici Harada mengumumkan akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam Bahasa Jepang BPUPKI dikenal dengan istilah Dokuritus Junbi Co Sakai, yang merupakan sebuah badan yang dibentuk pemerintahan angkatan darat XVI Jepang di Jawa. 

Pembentukan ini sebagai implementasi janji Koiso dan menghadapi kondisi kritis, Pemerintah Pendudukan Jepang di Jawa (Gunseikan). Badan ini beranggotakan 67 orang dengan tugas utama mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Susunan Pengurus BPUPKI terdiri dari badan perundingan dan kantor tata usaha. Struktur badan perundingan terdiri dari seorang Kaico (ketua), dua orang Fuku Kaico (Ketua Muda), 60 orang anggota, termasuk 4 orang dari golongan Cina, 1orang dari golongan Arab dan 1 orang peranakan Belanda. Anggota istimewa (Tokubetsu Iin) BPUPKI sebanyak 8 orang. Anggota BPUPKI dilantik oleh Letnan Jenderal Yuichiro Nagano yang menggantikan Kumakichi Harada pada 26 April 1945.

BPUPKI ini akhirnya terbentuk pada 29 April 1945 melalui Maklumat Gunseikan. Pembentukan ini adalah langkah konkrit pelaksanaan Janji Kemerdekaan terhadap Indonesia. 

Pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI yang dipimpin oleh dr. Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua BPUPKI diadakan. Awal pembukaan Sidang pertama BPUPKI dilakukan pengibaran bendera Hinomaru oleh AK Pringgodigdoo dan pengibaran Bendera Merah putih oleh Toyohiko Masuda.

Peristiwa ini membangkitkan semangat para anggota BPUPKI untuk segera menyelesaikan persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mulai mengadakan sidang pertama menjawab pertanyaan ketua sidang dr. Radjiman tentang dasar bagi Negara Indonesia yang akan merdeka nantinya.

Salah satu yang berpidato adalah Ki Bagus Hadikusumo yang mengajukan Islam sebagai dasar Negara. Soekarno, pada 1 Juni 1945 mengusulkan dasar negara dalam 3 istilah: Pancasila , Trisila dan Ekasila.

Lalu, menyikapi hasil sidang pertama, BPUPKI membentuk panitia kecil di bawah pimpinan Ir. Soekarno dengan anggota Drs. Moh. Hatta, Soetardjo Kartohadikusmo, Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Moh.Yamin, dan A.A. Maramis. Panitia Kecil ini bertugas menampung usul dan konsep para anggota BPUPKI. Mereka mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI yang juga anggota Chuo Sangiin. 

Rapat ini membentuk panitia kecil lainnya yang dikenal dengan sebutan panitia 9. Panitia menyusun rumusan Dasar Negara berdasarkan pemandangan umum. Hasil sidang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Gentlemen Agreement pada 22 Juni 1945.

Masa sidang kedua BPUPKI berlangsung dari 10 sampai dengan 17 Juli 1945, di sidang kedua BPUPKI membahas wilayah Negara, rancangan UUD, pembentukan panitia perancang UUD. 

Pada 7 Agustus 1945, pemerintahan Tokyo memberikan ijin pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Untuk pembentukannya Jenderal Terauchi di Dalat (Vietnam) memanggil 3 tokoh Nasional Indonesia, yakni ketua BPUPKI dr Radjiman, Ketua PPKI Ir Soekarno dan Wakil Ketua PPKI Drs. Moh. Hatta. 

Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga anggota PPKI, Ir. Soekarno, Drs. M Hatta dan dr. Radjiman Wedyodiningrat datang ke Markas Besar Tentara Jepang Wilayah Selatan di Dalat, Vietnam menemui Panglima Wilayah Selatan, Jenderal Besar Terauchi Hisaichi. 

Dalam perjalanan tersebut rombongan menginap semalam di Singapura. Tim melanjutkan perjalanan menuju Dalat dengan terlebih dahulu singgah di Saigon (Ho Chi Minh City) dan bermalam disana. 

Dari Saigon mereka berangkat pagi-pagi sekali menuju Dalat. Dalam pertemuan di Dalat pada 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Tiga tokoh tersebut, kemudian meninggalkan kota Dalat, Vietnam pada 14 Agustus 1945 dan mengetahui penyerahan Jepang kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. 

Setibanya di tanah air, mereka dihadapkan pada tuntutan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Muncul perbedaan antara mereka dan Golongan Muda. Perbedaan ini menyebabkan Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda pemuda ke Rengasdengklok. 

Namun akhirnya mereka mengizinkan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk merapatkan rencana kemerdekaan. Hal ini atas usaha Mr. Ahmad Soebardjo.

16 Agustus 1945 dini hari sekelompok pemuda menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. 16 Agustus 1945 pukul 17.30, Ahmad Subardjo dan Jusuf Kunto menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa kembali ke Jakarta.

Setelah di Jakarta, tokoh pergerakan kemerdekaan memilih Rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk menyusun naskah proklamasi atas saran dari Mr. Ahmad Soebardjo. Pemilihan ini mempertimbangkan faktor keamanan bagi perumusan naskah proklamasi.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 02.00 WIB, Soekarno memimpin rapat persiapan kemerdekaan dan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta. Hadir dalam rapat tersebut diantaranya adalah Moh. Hatta, Ahmad Soebardjo, Soekarni, B.M. Diah, Sudiro dan Sayuti Melik.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, Soekarno didampingi Hatta membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Pembacaan naskah proklamasi diikuti pengibaran bendera Merah Putih oleh Latief Hendraningrat yang menggantikan Kasman Singodimedjo. 

Pembacaan teks proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (sekarang menjadi jalan Proklamasi). Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Ir. Soekarno didampingi oleh Moh.Hatta. 

Setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan selesai, kemudian dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih oleh Latief Hendraningrat dan Suhud Sastro Kusumo. 

Linimasa persiapan Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 1945 ini, adalah sejarah yang perlu diketahui masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Karena dengan mengingat linimasa Proklamasi Kemerdekaan semangat nasionalis dan jiwa patriotisme akan tetap ada terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa, untuk Indonesia Emas mendatang di Tahun 2045. (vin/hjr)

Sejak Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke 50 tahun tepatnya di tahun 1995, karena disebut juga tahun emas, maka pemerintah meluncurkan logo khusus. Sehingga sejak itulah setiap tahun, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg RI) merilis tema dan logo HUT RI. Logo HUT RI tersebut, memiliki makna dari tahun ke tahunnya. 

Logo HUT 50 RI adalah logo resmi pertama HUT RI yang pernah dirilis pemerintah Indonesia. Angka 50 menjadi angka sakral pada peringatan menyambut ulang tahun emas Republik Indonesia tahun itu. 

Peringatan Hari Kemerdekaan RI tahun 1995 gegap gempita berkat simbol-simbol perjuangan yang dikombinasikan dengan nilai-nilai kerakyatan ala Orde Baru.Pada titik ini, Presiden RI Soeharto dengan percaya diri memanfaatkan momentum peringatan 50 Tahun Indonesia Merdeka sebagai latar pameran keberhasilan pembangunan Orde Baru yang sudah berlangsung selama hampir tiga dasawarsa.

Lalu, untuk logo HUT RI dari tahun 2005 (HUT ke 60) sampai 2014 (HUT ke 69), sebenarnya memiliki tema yang hampir mirip tiap tahunnya, namun tidak disertakan dalam logo.

Logo HUT RI ke-60 (angka 60 + 1 bendera) memiliki tema 'Dengan Semangat Proklamasi 1945, Kita Perkokoh Persatuan Dan Kebersamaan, Menuju Indonesia yang Aman, Adil, Demokratis dan Sejahtera'. 

Logo HUT RI ke-61 (angka 61 + 2 bendera) memiliki tema 'Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Tingkatkan Rasa Kebangsaan dan Kebersamaan untuk Membangun Indonesia yang Berssatu, Aman, Adil, Demokratis dan Sejahtera'. Logo HUT RI ke-62 (angka 62 + 3 bendera) memiliki tema sama persis dengan tema HUT RI tahun sebelumnya.

Diketahui, jumlah bendera di dalam logo menandakan masa jabatan presiden yang menjabat kala itu (2004-2014). Namun sejak tahun 2015 ada perubahan yang signifikan pada logo HUT Negara Indonesia.

Memiliki tema besar yang jelas, sesuai dengan nama kabinet. Lebih eyecatching, terlihat lebih keren dan simple namun bermakna. Lebih milenial,nkarena memiliki target untuk menarik minat anak muda, maka dikerjakan oleh ahlinya. 

Sejak HUT RI ke-70, atau pada tahun 2015 logo sudah dikerjakan oleh para ahli desainer grafis. Logo HUT RI ke-70, merupakan hasil karya Shafiq Muljanto dan Haryaman Wibowo dari Dentsu Start, dengan tema 'Ayo Kerja'.

Logo HUT RI ke-71, pada tahun itu 2016, merupakan karya Adityayoga, Sekjen Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI), dengan tema 'Indonesia Kerja Nyata'. Konsep logo ini, sebagai bentuk kerja nyata yang berkesinambungan.

Logo HUT RI ke-72, pada tahun 2017, adalah karya Agra Satria, dari Studio Mata. Logo bertema 'Indonesia Kerja Bersama', dengan konsep logo merupakan representasi dari semangat gotong royong untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. 

Logo HUT RI ke-73, pada tahun 2018, merupakan karya Kevin Raozan, dari Blackhand Studio Bandung. Memiliki tema 'Kerja Kita Prestasi Bangsa', dengan konsep logo terinspirasi dari kata 'Kerja' yang berarti adanya pergerakan/ aktif, dan kata 'Energi' yang berarti tenaga atau daya untuk bekerja.

Logo HUT RI Ke-74, pada tahun 2019, merupakan karya Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI), dengan tema 'SDM Unggul Indonesia Maju'. Konsep logo, melambangkan sinergi, kolaborasi, inspirasi, dan semangat bekerja tiada henti untuk membangun negeri.

Logo HUT RI ke-75, atau pada tahun 2020, adalah karya Mas Seto, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI), dengan tema 'Indonesia Maju'. Konsep logo, terinspirasi dari simbol perisai di dalam lambang Garuda Pancasila. 

Logo ini menggambarkan Indonesia sebagai Negara yang mampu memperkokoh kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Logo Kemerdekaan RI 75 ini menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomiuntuk rakyat Indonesia dan progres nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia.

Sedangkan, untuk logo HUT ke-78 Kemerdekaan RI atau tahun 2023 kemarin, merupakan perpaduan angka tujuh yang berwarna merah solid dan angka delapan yang terbentuk dari lima garis berwarna merah serta tema 'Terus Melaju untuk Indonesia Maju'.

Logo yang dirancang oleh Katarina Monica dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI) tersebut dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ada tujuh makna di logo tersebut, yakni semangat estafet, terus melaju, tanggung jawab bersama atau aksi kolektif, berlandaskan Pancasila, gotong royong, bergerak maju, dan menuju Indonesia maju. (vin/hjr)

Untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia (RI), ada tata cara penggunaan kata 'Dirgahayu' yang tepat dan benar. Tata cara tersebut, baik digunakan dalam penulisan maupun pengucapan.

Kata Dirgahayu, merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Penggunaan pada umur ke-79, diletakkan di awal sebelum nama negara, sebab jika salah penafsirannya berbeda.

Contohnya, HUT RI ke-79 (dianggap salah) sebab akan menimbulkan penafsiran bahwa yang sedang berulang tahun adalah RI ke-79, sementar negara kita hanya ada satu.

Karena ucapan yang benar tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga kebanggaan terhadap negeri ini. Maka, tata cara pengucapan dan penulisan Dirgahayu yang benar adalah sebagai berikut :

1. Dirgahayu HUT RI (salah), yang benar adalah, Dirgahayu Republik Indonesia.

2. Dirgahayu RI ke-79 (salah), yang benar adalah Dirgahayu RI.

3. Dirgahayu Kemerdekaan kita ke-79 (salah), yang benar adalah Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia.

4. Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke -79 (salah), yang benar adalah Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

5. Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 (salah), yang benar adalah Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

6. Peringatan Ulang Tahun RI ke-79 (salah), yang benar adalah Peringatan Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

7. Selamat Hari Ulang Tahun RI ke-79 (salah), yang benar adalah, Selamat Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

8. H.U.T.R.I ke-79 (salah), yang benar adalah HUT ke-79 RI. (vin/hjr)

Bersamaan menyambut Ibu Kota baru, Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia (RI) tahun 2024, mengangkat tema 'Nusantara Baru Indonesia Maju', untuk membutuhkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan mencapai segala tujuan.

HUT Kemerdekaan ke-79 RI, Indonesia mengalami sebuah loncatan besar karena mengalami tiga transisi penting, yaitu menyongsong Ibu Kota baru, pergantian pemimpin, serta Indonesia Emas 2045. Berdasarkan sumber pedoman Identitas Visual HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Panitia Nasional yang dikoordinir oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemenstneg) memerlukan identitas tunggal  sebagai identitas nasional yang mendukung semua kegiatan.

Identitas tunggal ini nanti akan ditetapkan sebagai pedoman penggunaan di berbagai format medium dan akan disebarluaskan ke seluruh pihak, sebagai standar baku pemakaian identitas yang dapat diunduh di website Kementerian Sekretariat Negara. Desain logo yang terpilih merupakan karya anggota Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI) asal Surabaya, Jawa Timur, Inggrid Wenas. Desain tersebut dibuat sesuai tema 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'. Ia dan tim terinspirasi dari Indonesia sebagai negara kepulauan yang indah, dengan alam yang elok.

Filosofi logo, dirumuskan dengan gambaran besar identitas visual HUT ke-79 Kemerdekaan RI, yaitu Indonesia membutuhkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan yang baru ini, negara tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya. Kata kunci dalam filosofi logo adalah nusantara, transisi, adaptif, kesetaraan, alam dan budaya.

Identitas visual HUT ke-79 Kemerdekaan RI menggambarkan karakter yang mengalir, saling terhubung dan luwes menyiratkan rasa ramah dan dekat dengan masyarakat, serta terdiri dari bagian yang repetitif dan terstruktur yang menambah sifat kokoh dan seimbang, mencerminkan sikap profesional dalam bekerja membangun negara. Karakter visual dalam logo, memiliki tiga poin utama yakni luwes dan adaptif, berkaitan, serta kokoh dan seimbang.

Luwes dalam konteks visual bersifat adaptif yang berarti dapat mengikuti lingkungan sekitar dan menyerupai likuid. Hal ini mencerminkan pembangunan Indonesia yang beradaptasi dengan alam dan mempertahankan sumber daya yang ada. Karakter visual kedua adalah berkaitan, yang bermakna sifat persatuan dan gotong royong menjadi latar belakang adanya elemen visual yang digambarkan berkaitan, saling mengisi satu sama lain. Indonesia terdiri dari berbagai adat yang berbeda, namun hal tersebut tidak menyurutkan sifat persatuan, melainkan semakin mengisi kekosongan, saling melengkapi satu dengan yang lain.

Sedangkan poin ketiga adalah kokoh dan seimbang, walaupun bersifat adaptif, negara tetap memiliki pondasi yang kokoh dan pertahanan yang kuat. Karena diperlukan adanya keseimbangan antara segala bidang dalam kabinet untuk menjalankan visi dan misi Indonesia di masa depan.

Konsep visual logo, dibagi menjadi tujuh poin konsep. Yakni, negara kepulauan, lambang negara, pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan, ekonomi hijau, persatuan dan harapan, serta kesetaraan. Konsep pertama, angka 79 dibentuk dari beberapa bagian yang merupakan satu kesatuan dan berkaitan, menggambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedua, lambang negara ujung angka 7 menyerupai paruh Garuda, lambang negara yang berisi salah satu pilar kebangsaan yaitu Pancasila, serta melambangkan kekuatan negara.

Konsep ketiga, pertumbuhan ekonomi, angka 7 yang menyerupai panah ke kanan atas merupakan simbol harapan Indonesia untuk meningkatkan investasi dan ekspor untuk memenuhi misi indonesia dalam menggerakkan ekonomi. Konsep keempat, keberlanjutan, arah lengkungan dari segala arah yang saling terhubung satu sama lain, menyimbolkan prinsip pembangunan negara yang berkelanjutan. Konsep kelima, ekonomi hijau, bentuk dahan dan daun dari angka 9 merupakan prinsip pembangunan negara yang berlandaskan ekonomi hijau, bersinergi dengan alam dan selalu memperhatikan akar budaya dan identitas.

Konsep keenam, persatuan dan harapan, kaki angka 7 dan 9 terbuat dari bentuk yang sama, membentuk 2 tangan yang menyatu sebagai simbol persatuan masyarakat Indonesia walaupun memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dan terakhir, konsep ketujuh, kesetaraan, dua gelombang dengan arah yang sama di atas dan di bawah merepresentasikan tujuan Indonesia untuk desentralisasi dan memeratakan pembangunan demi mencapai kesetaraan. (vin/hjr) 

Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang jatuh pada 17 Agustus segera dirayakan masyarakat Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengatur memasang bendera merah putih di setiap rumah, maupun lingkungan masyarakat.

Imbauan pemasangan bendera, telah ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Dalam Pasal 4 UU, dijelaskan, bahwa ketentuan bendera Merah Putih adalah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang. Serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya memiliki ukuran yang sama. Bendera Merah Putih juga harus dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur.

Dalam aturan disebutkan, Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia oleh warga negara.

Dalam UU tersebut, juga disebutkan Bndera negara yang dimaksud dibuat dengan ketentuan ukuran, 200 cm × 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan, 120 cm × 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum, 100 cm × 150 cm untuk penggunaan di ruangan.

36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden, 30 cm × 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara, 20 cm × 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum, 100 cm × 150 cm untuk penggunaan di kapal, 100 cm × 150 cm untuk penggunaan di kereta api, 30 cm × 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara, 10 cm × 15 cm untuk penggunaan di meja.

Tak hanya dalam undang-undang, imbauan memasang bendera juga diatur dalam Surat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) nomor B- 04 /M/S/TU.00.0310712024, disampaikan bahwa Tema Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan Rl Tahun 2024 adalah "Nusantara Baru lndonesia Maju".

Tema, logo, dan panduan identitas visual Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan Rl Tahun 2024 dapat d-iunduh pada situs resmi Kementerian sekretariat Negara https://www.setneg.go.id .

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka menyemarakkan peringatan. HUT Ke-79 Kemerdekaan Rl Tahun 2024, kami mengajak BapaUlbu untuk dapat turut-serta berpartisipasi dengan melaksanakan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya, di lingkungan secara serentak pada kesempatan pertama. Penggunaan logo HUT Ke-79 Kemerdekaan Rl Tahun 2024 dan desain turunannya agar mLrujuk pada pedoman yang dapat diunduh pada situs resmi Kementerian Sekretariai Negara https //www.setneg. go.id. 
2. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT Ke-79 Kemerdekaan Rl Tahun 2024 ke dalam berbagai bentuk media, antara lain desain/tampilan situs/media sosial, tayangan pada m-edia televisi dan daring, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat transportasi umum dan dinas, produk/suv6nir, media publikasi cetak, elektronik, dan lain-lain, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.
3. Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2024.
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan, baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan.
5. Pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 10.17 s.d. 10.20 WlB, selama 3 menit, menghentikan semua kegiatan. Berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan lndonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah, untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan.
6. Untuk mendukung pelaksanaan pada angka 5 di atas, jajaran TNI dan Polri, serta kantor-kantor instansi pemerintah maupun swasta agar memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum Lagu Kebangsaan lndonesia Raya dikumandangkan. (vin/hjr)